JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDIP, Itet Tridjajati Sumartijanto kembali menyoroti kasus vaksin palsu yang telah meresakan masyarakat.
Menurutnya, Kasus vaksin palsu ini membuktikan lemahnya pelayanan kesehatan di Indonesia. Hal ini terjadi dikarenakan pemerintah sering kecolongan dalam hal pengawasan produksi maupun distribusi dan penggunaan obat-obatan.
“Visi kesehatan bahwa pelayanan berbasis preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif terbukti hanya slogan dan retorika belaka. Anak-anak bangsa yang tidak berdosa dan merupakan generasi harapan bangsa, telah menjadi korban dari lemahnya pengawasan pemerintah. Ini sungguh menyedihkan,” tegas Itet dalam siaran persnya diterima Minggu (24/7).
Menurut politikus PDIP dari Dapil Lampung II ini, kasus vaksin palsu bisa dicermati dari berbagai perspektif analisis. Jika itu dilakukan sengaja, artinya dengan niat untuk kepentingan profit pribadi, maka perlu dilakukan revolusi mental terhadap seluruh SDM para tenaga medis dan kesehatan. “Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui vaksin itu palsu atau asli,” katanya.
Jika tidak disengaja, kata Itete, maka mind set atau pola pikir para manager kesehatan harus kembali diingatkan bahwa pelayanan kesehatan harus berorientasi pada keutamaan preventif, promotif. , Kemudian pada kuratif dan preventif.
"Mungkin pengawasan ini tidak efektif dan efesien, karena tidak didasarkan pada data yang akurat, terutama dalam mengatur logistik,” katanya.
Ia menilai pemerintah sering abai dalam menggunakan data-data ini. Jadi hanya berdasarkan perkiraan semata.
Sebagai contoh, kata Itet, dirinya pernah mengalami saat kunjungan kerja pada periode 2011-2014 ke Maluku. Di sana terdapat 59 persen obat kadaluarsa.
"Kadalursa bisa dikarenakan pengiriman yang terlambat dan diperburuk lagi, perencanaannya tidak berbasis data yang akurat, alias hanya berdasarkan perkiraan,” katanya.
Menurutnya, kejadian kasus vaksin palsu menjadi refleksi bagi bangsa Indonesia, perlu membenahi sistemnya dari hulu sampai hilir. Artinya managemen, administrasi atau tata kelola harus diimplementasikan secara profesional. Sistem harusdiubah dengan melakukan terobosan-terobosan. Jangan hanya "bussiness as usual".
Itet menambahkan anggaran harus diarahkan untuk program-program yang memprioritaskan Preventif Promotif. "Dari mana memulai melakukan management dan administrasi secara profesional? Tentu saja harus ada keharusan memilikidan dan informasi yang profesional,” tegas Itet.(fri/jpnn)
from JPNN.COM http://ift.tt/2akdd5L
:.
0 komentar:
Posting Komentar